a wide diversity remains within Islamic thought, one of the newer trends of "post Islamism. an Islamic ideology that is inclusive, aiming at tolerance and pluralism.
A "Muslim Country" will in the following be defined as a country with a majority Muslim Population regardless of whether religion plays a role in their personal, social or political life
it should be noted that Islamization is not limited
to Muslims.
Penulis : Ihsan Abdul Quddus
Penerjemah : Syahid Widi Nugroho
Halaman : 221
Cetakan : 1, April 2012
Penerbit : Pustaka Alvabet
"Kemunafikan tidak hanya berwarna pujian atau sanjungan melainkan juga bermuatan kritik dan perlawanan"
Seorang perempuan muda yang menjajaki jalan berseberangan dengan stigma masyarakat di negaranya. Suad adalah perempuan muda yang tumbuh di Mesir pada masa penjajahan Inggris. stigmatisasi perempuan yang menikah muda kemudian berbakti kepada suami adalah hal yang lumrah seperti kakaknya yang sudah menikah di umur 16 tahun, namun tidak dengan dirinya. dia menempuh jalan berliku dengan menggapai cita-citanya melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. selain cerdas di ruang kelas, dia juga menjadi organisatoris ulung sejak SMA bahkan saat masih berseragam putih abu-abu (diasosiasikan dengan siswa sisma di Indonesia), dia sudah mengorganisasi teman-temannya melakukan aksi unjukrasa dengan berkoordinasi dengan kelompok Mahasiswa.
Suad melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi mengambil jurusan hukum. tekadnya untuk tidak menikah sebelum lulus, diporak-porandakan oleh kehadiran Abdul Hamid di akhir-akhir masa kuliahnya. meskipun pada akhirnya Suad mampu lulus sebelum menikah namun kehadiran Abdul Hamid benar-benar membuat dirinya bertaruh dengan perasaannya. mereka melangsungkan pernikahan sesaat setelah Suad lulus. perjalanan biduk rumah tangganya tidak berlangsung lama. Suad bercerai dengan Abdul Hamid karena ketidakcocokan dalam konsep membina rumah tangga. Suad kemudian bertemu Adil, seorang yang juga aktivis politik. Adil mengutarakan niatnya menikahi Suad namun ditolak karena tidak hidupnya tidak ingin dikuasai. pada akhirnya, Suad kembali membina rumah tangga setelah bertemu dengan Kamal, seorang dokter yang juga sudah dikenalnya sejak kecil. meski di akhir cerita, Suad akhirnya kembali bercerai dengan Dr. Kamal.
konflik di novel ini berputar pada kehidupan pribadi Suad yang berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan karirnya meski pada akhirnya, karir politiknya yang cemerlang tidak berjalan beriringan dengan kehidupan pernikahannya. keegoannya sebagai seorang perempuan yang meletakkan segalanya di atas kepentingan pribadinya membuat semua hal dikalkulasi dengan pertimbangan logikanya, dalam kehidupan pernikahannya pun demikian. satu hanya yang pasti bahwa Suad tidak menemukan dengan jelas tujuan pernikahan sebelum memutuskan menikah 2 kali.
Di beberapa lembaran awal novel ini, saya menyangka bahwa novel ini akan mengelaborasi lebih detail tentang aksi-aksi heroik seorang Perempuan muda yang berada di sebuah negara yang masih dijajah, namun perkiraanku meleset. Novel ini tidak lebih dari perdebatan panjang seorang perempuan timur yang bertarung dengan dirinya sendiri sepanjang perjalanan hidupnya, tentang makna perempuan itu sendiri, tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang karir dan tentang semuanya. di beberapa kesempatan, dia memenangkan dirinya namun di lain waktu, dia tunduk atas ketidakberdayaannya.
Ekspektasi saya di awal membaca novel ini bahwa alur ceritanya akan menarik karena akan mengelaborasi seorang aktivis politik perempuan yang hidup di Mesir pada masa penjajahan dan bagaiamana penulis mampu mengulas dengan baik konsep perempuan dan peranananya dalam sosial politik di Mesir pada saat itu, ternyata novel ini tidak lebih menceritakan perjalanan cinta yang seorang perempuan yang dibumbui dengan aktivitasnya sebagai seorang dosen dan politikus.
Novel ini tidak terlalu banyak memberikan nilai-nilai sosial politik kecuali sedikit misalnya ketika digambarkan pada awal novel bahwa Suad tidak sepakat dengan kehadiran militer yang masuk kampus karena itu berarti militer menguasai dunia pendidikan padahal tidak seharusnya seperti itu. pendidikan harus terbebaskan dari intervensi siapa pun. pelajaran kedua ketika Kamal, suami kedua Suad, menolak mengobati seorang pendukung Suad pada masa pemilihan. alasan penolakan Kamal sangat jelas, bahwa dia sebagai seorang dokter tidak seharusnya menjadi alat politik meskipun isterinya sendiri. seorang politikus sebaiknya dipilih karena konsep-konsepnya yang memang diterima masyarakat.
"Setiap orang memiliki dua sisi; satu untuk orang lain, satu untuk dirinya sendiri. mustahil untuk menyatukan keduanya"
Judul : Studi Hubungan Internasional
Penulis : P. Anthonius Sitepu
Tahun : 2011
Penerbit : Graha Ilmu
tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah Negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. (Mochtar Mas'oed, 1990, 32).
Permasalahan yang pertama-tama muncul dalam luas lingkup studi hubungan internasional adalah bahwa terminologi (istilah) tersebut sering digunakan dan disamakan dengan politik internasional. Kendati demikian, akhirnya inti hubungan internasional itu adalah politik internasional. Akan tetapi hubungan internasional tidak selalu hanya mencakup politik internasional. Artinya, ada hubungan-hubungan yang berskala internasional memiliki dimensi ekonomi, militer, budaya dan sebagainya.
menurut K . j . Holsti, istilah hubungan internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara.
Hubungan Internasional (international realtions) yang secara harfiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antarbangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum
merupakan dua aspek yang dominan. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 7). Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan (interests).
Teori dijadikan sebagai landasan pokok untuk memahami fenomena internasional yang dimaksudkan itu. teori itu adalah "system generalisasi yang berdasarkan kepada penemuan empiris atau yang dapat diuji secara empiris" (Estephen L. Wasby, 1970, 62). Teori juga sering menunjukkan kepada sejumlah generalisasi yang secara teratur, sistematis dan sering berkaitan dengan deskripsi, analisis dan sintesa. (Ronald H. Chilcote, 1981, 15). Teori merupakan bentuk pernyataan yang senantiasa harus dapat dan mampu menjawab pertanyaan "mengapa" sebagai upaya untuk memberikan makna terhadap fenomena yang terjadi.
sistem. Maka teori yang dikembangkan di dalam studi hubungan internasional sering disebut sebagai proses taxanomi, klasifikasi atau kerangka konseptual sebagai alat untuk mengatur tertib data.
Pada periode sejarah Eropa dari tahun 1648 sampai tahun 1914, disebut sebagai zaman keemasan terutama dalam bidang diplomasi (the golden age of diplomacy), perimbangan kekuatan (balance of power) dan hukum internasional (international law).
teorisasi normatif tidak dapat atau mampu menjelaskan "mengapa" suatu negara melakukan tindakan tertentu. Dan sebaliknya, karena mereka terlalu menekankan pada masalah yang berkenaan dengan pertanyaan, bagaimana seharusnya negara bertindak.
Teori realisme mengasumsikan bahwa lokasi/wilayah geografis suatu bangsa, akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasionalnya serta orientasi kebijaksanaan politik luar negerinya. Oleh sebab itu, kondisi atau faktor geografis bagi suatu bangsa/negara dianggap sebagai suatu hal yang esensial khususnya di dalam kerangka implementasi kebijaksanaan politik luar negerinya.
Variabel-variabel Pengaruh Dalam Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri:
1. Variabel Idiosyncratic (Variabel Individual)
Variabel ini senantiasa berkenaan dengan persepsi, image dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan politik luar negeri, antara lain terlihat di dalam kondisi-kondisi seperti, ketenangan versus tergesa-gesa; kemarahan versus prudensi; pragmatis versus ideologj yang bersifat pembasmian atau pemberantasan; ketakutan versus sikap percaya diri yang berlebihan; keunggulan versus keterbelakangan; kreativitas versus penghancuran.
2. Variabel Peranan (role)
3. Variabei Birokratik (governmental) Variabel ini menyangkut pada struktur dan proses pemerintahan serta implikasinya terhadap pelaksanaan politik luar negeri.
Variabel Sosial (societal) kita akan mengarahkan perhatian kita kepada identifikasi efek struktur kelas,
penyebaran, (distribusi) pendapatan, status dan persamaan ras linguistik, budaya dan agama terhadap politik luar negeri negara-negara tertentu.
4. Variabel Sistemik (systemic influences) kita dapat memasukkan seluruh struktur dan proses sistem internasional.
negara adalah seperangkat institusi (lembaga), lembaga atau institusi ini diisi oleh personal negara.
Sejarah kebangkitan nasionalisme, nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa, bersamaan dengan ditandatanganinya naskah Perjanjian Damai Westphalia (Treaty of Westphalia) 1648.
Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara Iain.
Dua unsur utama tersebut yang dalam politik luar negeri yaitu:
a. Tujuan nasional (national objectives); dan
b. Sarana (means) untuk mencapai tujuan tersebut.
Unsur-unsur yang termasuk ke dalam kategori yang nyata terlihat (tangible) terdiri dari unsur-unsur, seperti penduduk, wilayah, sumber-sumber daya alam, kemampuan industrial, pertanian, militer dan mobilitas. Dan yang termasuk dalam kategori unsur-unsur yang tidak terlihat nyata (intangible) terdiri dari: kepemimpinan, dan personal, birokrasi-organisasi efisiensi, tipe pemerintahannya, reputasi, dukungan luar negeri dan ketergantungan.
Instrumen Kebijakan Luar Negeri, yaitu Diplomasi, Propoganda, Instrumen Ekonomi, Intervensi
Paradigma pertama kali diperkenalkan Thomas Kuhn (18 Juli 1922 – 17 Juni 1996) melalui bukunya "the structure of scientific revolutions". seorang filsuf, fisikawan dan sejarawan USA.
Paradigma, cara pandang terhadap dunia dan alam sekitarnya yang merupakan gambaran/perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan dunia yang kompleks.
Implikasi dari paradigma adalah dia hanya mau menghalalkan caranya sendiri sekaligus mengharamkan caranya orang lain.
Bias yang selama ini terjadi pada penelitian kualitatif dan kuantitaf adalah seringkali disalahartikan bahwa kuantitaf itu penuh angka dan kualitatif tidak.
Variabe penelitian:
Judul
Buku : Kebenaran yang Hilang (Sisi
Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim)
Penulis
: Farag Foda
Penerjemah : Novriantoni
Penerbit
: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan Penerbit Dian Rakyat
Tebal
Buku : 198 Halaman
Perdebatan panjang tentang Islam nampaknya tidak akan pernah berakhir sampai kehidupan ini sendiri berakhir. perdebatan yang berada pada semua elemen kehidupan mulai dari hal kecil bagaimana membersihkan badan atau sekedar tata cara makan sampai pada hal-hal yang menyangkut negara. perdebatan sengit antara para penganut Islam akan lebih terasa pada tataran makro mengenai sistem apa yang seharusnya dijalankan pada sebuah negara. di satu pihak, para penganut Khilafah terus menggaungkan impian untuk mengembalikan sistem yang dianggap paling paripurna membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. sistem yang terakhir tumbang di konstantinopel ketika kekhalifaan Utsmani (Ottoman) berakhir pada tahun 3 Maret 1924. di lain pihak, beberapa pemikir Islam beranggapan bahwa sistem khalifah sudah tidak relevan dengan kehidupan manusia di era sekarang. salah satu aktivis HAM, kelahiran Mesir dan seorang muslim, Farag Fouda menjadi kritikus paling berpengaruh tentang sistem khalifah.
Farag Fouda menganggap bahwa sistem khilafah bukanlah sebuah sistem idaman dengan menunjukkan bukti-bukti sejarah terkait kelamnya sistem yang dianggap paling baik oleh Islam fundamental. seperti yang sudah sering terjadi, beberapa tokoh Islam yang tidak senang dikritik selalu menjadikan dalih agama untuk membungkam para pengkritik. Farag Fouda difatwa murtad dan harus meregang nyawa di tangan seorang muslim fundamental. kembali lagi sejarah mencatat bahwa antara sesama penganut Islam saling menghalalkan darah sebagai justifikasi untuk menghilangkan pengkritik. di luar semua itu, saya menyukai pernyataan Farag Foda dalam bukunya "Kebenaran yang Hilang" bahwa Perbincangan kita adalah perbincangan tentang sejarah, politik, dan pemikiran, bukan perbincangan tentang agama, keimanan, dan keyakinan. Ini adalah perbicangan tentang umat Islam, bukan tentang Islam itu sendiri. Hal. 3
Pada Bab I tentang "Kebenaran yang Hilang" Faraq Fouda menjelaskan secara gamblang tentang penerapan syariah Islam yang gencar digemakan di Mesir. beliau menganggap bahwa kelompok-kelompok tersebut hanya mengerti kulitnya tanpa mau bersusah payah untuk menelisik lebih jauh mengenai hakekat Islam. penerapan syariat Islam meninggalkan perdebatan yang sangat melelahkan. Faraq memberikan contoh mengenai perdebatan tentang, Riba, hukum sewa dan kredit rumah dan bermuara pada persoalan keuangan secara luas dalam konteks kenegaraan. persoalan yang memang sangat pelik karena perkembangan zaman yang sangat cepat sedangkan tidak ada preseden sebelumnya pada masa Kenabian.
Dalam hal tata cara memilih pemimpin, Farag Fouda memberikan fakta sejarah yang sangat gamblang bagaimana Islam tidak mengatur pemilihan pemimpin secara pakem. Farag Fouda menjelaskan bahwa dalam memilih pemimpin, para khalifah berbeda cara misalnya Abu bakar menulis surat wasiat memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya tanpa sepengetahuan Umar sedangkan Umar sendiri menunjuk satu diantara enam pemuka agama, cara tersebut juga berbeda ketika Ali bin Abi Thalib membaiat pemimpin di beberapa wilayah. Hal. 25. sejarah yang tertulis secara nyata tersebut seharusnya menjadi bahan renungan para pemimpin di dunia Islam bahwa dalam proses pemilihan pemimpin, agama tidak mengatur secara kaku seperti mengatur pelaksanaan shalat, puasa dan rukun Islam lainnya.
Terkait masalah kepemimpinan, Faraq Fouda menjelaskan periode khulafa al-Rasyidin. Abu bakar 2 tahun, 3 bulan 8 hari. Kepemimpinan Umar berlangsung selama 10 tahun 6 bulan dan 19 hari. Masa Usman berlangsung selama 11 tahun 11 bulan dan 19 hari. Lalu ditutup masa Ali sepanjang 4 tahun 7 bulan. (Hal 31). Faraq membandingkan masa Umar dan Usman karena dianggap masa paling stabil. Umar dianggap mampu memimpin dengan baik dan segala urusan selesai karena Umar dan ummatnya menjunjung Islam dan esensinya sedang Usman sendiri dianggap gagal dalam memimpin. Beliau abai terhadap ummatnya yang memberikan masukan dan kritik.
Pada Bab 2, Faraq Fouda mencoba untuk menelisik lagi sejarah Khulafa al-Rasyidin. Farag menyimpulkan bahwa tafsir ala fotokopi tidak seharusnya diterapkan di masa sekarang. umat Islam harus tumbuh sesuai dengan zamannya dalam hal hukum ketatanegaraan. Farag Fouda juga menggambarkan dengan sangat baik bagaimana kelompok khawarij yang mewujud dalam kalangan ekstrimisme saat ini. farag Fouda memberi contoh Ibnu Muljam, seorang Muslim yang membunuh Ali bin Abi Thalib karena menganggap Ali tidak berhukum pada hukum Agama. saat dieksekusi, Ibnu Muljam tidak merasa bersalah bahkan menunjukkan ketegarannya dengan dalih dia telah membela agama. tidak heran jika saat ini, kita melihat pelaku teroris yang dihukum namun sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya karena merasa membela agama.
Sangat rumit untuk memahami apa yang sedang terjadi pada saat itu. bagaimana golongan awal Muslim yang notabene pernah hidup bersama Nabi namun berakhir dalam pertempuran antar sesama. apa yang menyebabkan dan apa sebenarnya hikmah atas sejarah tersebut? sebuah kenyataan sejarah yang sampai saat ini pun sangat membingungkan bagi saya pribadi. jadi tidak heran jika di beberapa negara Timur tengah yang notabene mayoritas Islam, sampai sekarang masih saling memerangi satu sama lain. mereka berperang dengan teriakan yang sama yaitu mengagungkan nama Tuhan. betapa nistanya kita ini semua.
Saya menyukai cara Faraq Fouda dalam melakukan pembacaan ulang terhadap Khulafa al-Rasyidin. Beliau berusaha untuk tetap adil dalam menganalisa langkah-langkah politik yang ditempuh oleh setiap pemimpin saat itu, seperti saat beliau menjelaskan langkah politik yang dijalankan oleh Abu Bakar.
"Islam tidak datang untuk suatu masa tertentu saja. Al-Qur'an tidak hanya diwahyukan untuk kepentingan masa sesaat saja. Islam & Al-Qur'an, kita anggap sebagai piranti yang berlaku untuk mengatasi segala masa dan segala zaman." Hal. 196
"Sistem khilafah yang kita sematkan padanya kata “Islamiyyah”, pada hakikatnya tak lebih dari sistem kekuasaan monarki absolut Arab-Quraisy. Ia tidak menampilkan apa-apa dari Islam kecuali namanya. Dan seruan untuk menghidupkannya lagi, sebenarnya lebih pas disetarakan dengan ambisi nasionalisme Arab untuk mempersatukan beberapa wilayah Arab, daripada ambisi untuk menegakkan negara teokratis ala Islam. Jika dasarnya itu, kita dapat menerimanya sebagai seruan politik an sich. Jika agendanya mengajak persatuan, dasarnya mestilah kepentingan semua. Dan bila ajakannya berupa kampanye untuk saling melengkapi, maka pijakannya haruslah prinsip-prinsip peradaban yang rasional. Dan bila ia tetap ingin mengambil inspirasi dari masa lalu, hendaklah itu dilakukan lewat analisis yang cermat terhadap geografi sejarah." hal 233
Ironi bagi Farag Fouda, Beliau meregang nyawa dengan prinsip yang diyakini untuk melihat Islam lebih murni terbebas dari variabel-variabel lain. beliau meninggal di kantornya dengan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. buntut pembunuhan atas dirinya didasari atas fatwa ulama Al-Azhar kepada dirinya yang dianggap melakukan penistaan agama. Sebagian besar dari penganut Islam selalu mengulang sejarah yang sama. membungkam sesamanya yang berbeda pandangan bahkan sampai sekarang.
Lalu kapan Islam akan menemukan momentumnya menyinari dunia jika para penganutnya masih terus berada dalam pola yang sama. bertengkar atas sesama bahkan saling menghabisi. Saya teringat buku kumpulan tulisan Buya Syafii Maarif yang berjudul "Krisis Arab dan Masa Depan Islam" Bagaimana beliau mengkritisi habis-habisan perilaku antar sesama Muslim yang masih saja bertingkai karena perbedaan mazhab.
Semoga kita bisa bejalar dari sejarah masa lalu.
MENAKAR KEPENTINGAN USA-IRAN DALAM NORMALISASI
ISRAEL DENGAN UNI EMIRAT ARAB
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Paramadina
PENDAHULUAN
Diskursus tentang Geopolitik Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari tiga fenomena utama yaitu persaingan perebutan pengaruh antara Iran dan Arab Saudi, konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina dan keterlibatan Amerika Serikat dalam setiap konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Iran dan Arab Saudi menjadi dua aktor penting dalam percaturan politik Timur tengah. Perseteruan kedua negara dengan penghasil minyak terbesar di Timur tengah, diperparah dengan isu sektarian Sunni Shia yang selalu dimunculkan di perbedaan. Konflik Israel-Palestina sendiri merupakan konflik berkepanjangan sejak gerakan Zionisme dimulai.
Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat selalu berada pada garis depan dalam setiap konflik di Timur tengah baik keterlibatan secara langsung maupun menjadikan negara lain sebagai proxy. Amerika Serikat semakin menancapkan pengaruhnya di Timur tengah pasca tragedi 9/11 dengan dalih untuk memerangi kelompok Teroris. Pidato Presiden Amerika Serikat saat itu, George W Bush “You’re with us or against us” menjadi alat legitimasi Amerika Serikat masuk dalam perccaturan geopolitik Timur tengah. Pidato George W Bush tersebut dimaknai sebagai sebuah seruan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain untuk memilih bersama dengan Amerika Serikat memerangi kelompok Teroris atau menjadi bagian dari kelompok Teroris jika tidak bersedia membantu Amerika Serikat.
Konstalasi perpolitikan di Timur Tengah berubah drastis pasca revolusi Iran 1979. Iran yang sebelumnya dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlevi sangat dekat dengan Amerika Serikat, ditumbangkan oleh gelombang revolusi yang kemudian mengantar Ayatullah Khomeini ke puncak kekuasaan. Iran kemudian menjadi sebuah negara teokrasi yang dikenal dengan Negara Republik Islam melalui referendum nasional. Revolusi tersebut membuat hegemoni Amerika Serikat di Iran memudar dan berubah menjadi negara yang paling reaktif menentang dominasi Amerika Serikat di Timur tengah. Pada bulan Oktober 1981 sesaat setelah dilantik, presiden Ali Khamenei berpidato dengan penekanan bahwa Iran akan menghilangkan pengaruh Amerika Serikat[1].
Tidak bisa dinafikan bahwa pasca kejadian 9/11, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Iran menjadi aktor penting di kawasan Timur tengah. Setiap konflik yang terjadi selalu diwarnai wacana tentang keterlibatan ketiga negara tersebut. Konflik Suriah tidak luput dari tudingan keterlibatan ketiga Negara. Iran mendukung Pemerintahan Bashar al-Assad dalam memerangi kelompok oposisi sedangkan Amerika Serikat dan Arab Saudi berada di posisi yang lain membantu kelompok oposisi untuk mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah. Konflik ini menjadi kabur karena diframing menjadi konflik sektarian antara kelompok Shia dengan Sunni. Konflik yang terjadi di di kawasan Timur tengah menjadi arena proxy war antara Iran berhadapan dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat.
Iran menjadi negara antitesa bagi Amerika Serikat di Timur tengah. Hubungan antara kedua negara tidak pernah menemui titik temu bahkan ketegangan nampaknya mengarah menjadi sebuah perang terbuka ketika di awal tahun 2020, terjadi tragedi kematian Jenderal yang sangat berpengarah di Iran, Qasem Soleimani. Jenderal yang menjabat sebagai komandan Pasukan Garda Revolusi tersebut meninggal di Irak oleh serangan udara Amerika Serikat. Iran merespon tragedi tersebut dengan ancaman akan melakukan serangan balik yang lebih besar terhadap penjahat.[2]
Perseteruan panjang antar Amerika Serikat dan Iran tidak hanya dalam bentuk konflik terbuka bahkan dalam bentuk lain dengan cara melakukan praktik hegemoni terhadap negara lain di kawasan Timur tengah. Amerika Serikat mempunyai Israel sebagai pion di Timur tengah sehingga memudahkan untuk melakukan akselerasi politik. Perebutan hegemoni negara-negara lain di kawasan Timur tengah sangat penting untuk melemahkan kubu lawan. Praktik yang sama terjadi ketika Amerika Serikat dan Uni Sovyet masih menjadi kekuatan Bipolar selama perang dingin. Nampaknya pola yang sama terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran di Timur tengah.
Normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan beberapa negara lain di Timur tengah yang dimediasi oleh Amerika Serikat menandakan bahwa konsep tentang hegemoni dan teori domino masih relevan dalam mengubah geopolitik dalam sebuah kawasan. Penandatangan kesepakatan normalisasi kedua negara bahkan dilakukan di Gedung Putih, Amerika Serikat pada tanggal 15 September 2020.[3] Iran tentunya menjadi aktor yang paling dilemahkan terkait langkah politik yang diambil oleh pemerintah UEA menerima pinangan Amerika Serikat untuk menandatangani Abrahan Accord sebagai bentuk normalisasi hubungan diplomatic dengan Israel. Seperti apa posisi Iran setelah proses normalisasi antara Israel dan UEA beserta negara Timur tengah yang juga akan mengikuti langkah UEA.
KERANGKA BERPIKIR
1.
Hegemoni
Kajian tentang konsep Hegemoni secara sederhana bisa ditemukan dalam literatur Yunani yang diartikan sebuah sebuah dominasi dalam sebuah kepemimpinan negara. pada perkembangan selanjutnya, Hegemoni kemudian dieksplorasi lebih mendalam oleh Antonio Gramsci yang mendasari analisanya dari ekonomi politik yang meskipun Gramsci dikenal sebagai seorang Marxis, Gramsci berbeda pendapat tentang konsep determinisme ekonomi. Gramsci memandang bahwa faktor ekonomi memang sangat penting namun ia meragukan bahwa determinisme ekonomi menjadi satu-satunya faktor yang mendorong terjadinya revolusi oleh massa arus bawah.
Konsep Hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci sangat penting dalam melihat peta perpolitikan global dalam hal perebutan pengaruh. Meskipun pada dasarnya bahwa konsep tersebut muncul dari analisa Gramsci melihat hubungan penguasa dengan rakyatnya. Dalam perkembangannya, praktik hegemoni dalam berbagai bidang, ditempuh oleh negara-negara besar dalam melakukan penjajahan model baru tanpa harus melalui peperangan. Hal ini yang kemudian mengaburkan banyak hal karena negara yang dijajah dalam bentuk hegemoni seringkali tidak menyadari penjajahan yang sedang dialami.
Hegemoni dalam konsep Antonio Gramsci secara sederhana bisa diartikan sebagai berikut:
Suatu pengetahuan atau ideology atau
keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun dengan
paksaan(doktrinasi) ke dalam atmosfir baru. Bisa jadi kesadaran maupun
pengetahuan yang mengendap dalam Masyarakat merupakan program “hegemonik” oleh
subyek kelompok tertentu.[4]
2.
Teori
Domino
Pada tahun-tahun awal pasca berakhirnya perang dunia kedua, konstalasi politik dunia menjadi tatanan global yang Bipolar. terbagi menjadi dua kubu antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Kajian Hubungan Internasional saat itu didominasi oleh perspektif Realisme dimana aktor yang terlibat adalah negara. Negara-negara periferi pada momen tersebut tidak bisa mengambil pilihan rasional bagi negara, kedaulatan mereka tergerus oleh kepentingan dua kekuatan besar beserta aliansinya.
Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada saat itu tidak pernah terlibat dalam perang terbuka namun persaingan mereka mewujud dalam perang proxy di wilayah lain. Perebutan pengaruh juga tercermin dalam indoktrinasi ideologi masing-masing di negara lain. Semakin banyak negara yang mampu dipengaruhi maka secara psikologis, negara terdekat akan mudah dipengaruhi.
Konsep efek domino menjadi sangat populer pada masa perang dingin. Konsep dalam strategi internasional dalam menganalisa bagaimana sebuah kekuatan besar menanamkan pengaruhnya pada negara di sebuah kawasan. Jika sebuah negara di suatu kawasan sudah jatuh dalam hegemoni kekuatan besar maka secara alamiah, negara-negara tetangga akan ikut terseret seperti rangkaian domino yang akan tumbang secara berurutan menimpa negara di dekatnya.
Teori Domino adalah sebuah interrelasi strategis yang bersifat
ideologis yang bertesis bahwa jatuhnya suatu negara kedalam jurang komunisme
akan men-ciptakan spillover yang merambat ke negara-negara di sekitarnya[5]
Meskipun konsep ini sudah mulai ditinggalkan sejak runtuhnya kekuatan Uni
Sovyet pada tahun 1989 membuat Amerika Serikat tidak lagi mempunyai lawan yang
sepadan, namun konsep efek domino relevan dalam menggambarkan situasi
geopolitik di Timur tengah saat ini. Negara Islam Iran yang muncul sebagai
sebuah kekuatan baru mencoba menentang supremasi kekuatan Amerika Serikat yang
sudah sejak lama mendeklarasikan negara mereka sebagai pemimpin dunia.
Konsep efek domino yang sudah ditinggalkan kembali menemui momennya dalam
membendung akselarasi politik Iran di Timur tengah. Amerika Serikat memiliki
Israel sebagai kartu AS di kawasan Timur tengah yang berperan penting dalam
melanggengkan kepentingan Amerika Serikat di Timur tengah.
PEMBAHASAN
Geopolitik Timur
Tengah dalam Bingkai Kepentingan Amerika Serikat dan Iran
Timur Tengah adalah Sebuah kawasan yang sangat sangat unik dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan kehidupan Manusia. Yerussalam adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai asal dari tiga agama samawi. Agama yang dianggap membawa kedamaian terhadap kehidupan Manusia namun menjadi sangat paradoks karena ternyata, Timur Tengah adalah kawasan dengan sejarah panjang konflik yang tidak pernah menemui titik temu.
Dari perspektif ekonomi Politik, Timur Tengah tidak pernah lepas dari konflik karena kawasan tersebut dianugerahi Minyak bumi yang melimpah sehingga menjadi daya tarik negara lain untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan ini dalam rangka memperoleh kepentingan ekonomi. Kawasan Timur tengah adalah lahan basah bagi para negara besar untuk mendulang kepentingan ekonomi. Minyak bumi yang melimpah ruah di kawasan tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadi konflik yang berkepanjangan. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling berkepentingan di kawasan Timur tengah. Keikutsertaan mereka pada perang dunia kedua membawa dampak kerugian ekonomi yang begitu besar meskipun mereka menjadi satu dari dua negara superpower pada saat itu. Untuk menutupi kerugian ekonomi pada masa perang dunia, Amerika Serikat tentunya membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah besar khususnya Minyak bumi. Kawasan Timur tengah sebagai penghasil minyak bumi terbesar di dunia tentunya menjadi ladang paling potensial untuk melakukan recovery kerugian mereka dalam perang dunia.
Keterlibatan Amerika serikat dalam kancah percaturan politik Timur tengah tidak bisa dilepaskan dari andil Arab Saudi. Bermula pada Februari 1945 ketika Franklin D Roosevelt bertemu dengan Abd Aziz bin Saud yang menghasilkan sebuah keputusan saling menguntungkan. Arab Saudi menjual murah Minyak bumi di pasar global dan sebagai imbalannya, Amerika serikat melindungi Arab Saudi.[6] Kesepakatan tersebut dijadikan pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk menguatkan pengaruhnya di kawasan Timur tengah.
Naiknya Mohammad Reza Shah Pahlevi pada tahun 1953 sebagai pemimpin Iran membuat pengaruh Amerika serikat di Timur tengah semakin kuat karena kedekatannya dengan Iran. Hal ini tidak terlepas karena jatuhnya perdana menteri Mohammed Mossadegh adalah sumbangsih dari Amerika Serikat melaui CIA.
Romantisme antara Amerika Serikat, Iran dan Arab Saudi akhirnya berakhir setelah pecahnya gelombang revolusi Iran pada tahun 1979. Ayatullah Khomeini sebagai Pemimpin baru Iran adalah sosok yang sangat keras terhadap pengaruh dari barat. Iran yang kemudian berubah bentuk negara menjadi Republik Islam Iran akhirnya menjadi negara yang sangat menentang dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur tengah, bahkan hubungan Arab Saudi dan Iran juga memburuk karena kedekatan Arab Saudi dengan Amerika serikat bahkan pada tahun-tahun berikutnya hubungan Iran dan Arab Saudi semakin mengarah pada titik klimaks karena hubungan antara kedua negara tersebut diperparah dengan isu sektarianisme yaitu antara Sunni dan Shiah. Isu sektarian yang dianggap oleh Ahmad Syafii Maarif sebagai sumber bencana yang bertanggung jawab bagi hancurnya persaudaraan antar umat itu sendiri dan tidak akan pernah berakhir kecuali pemicu perpecahan tersebut tidak ditinggalkan.[7] Pada tahun 2016, hubungan kedua negara benar-benar berada pada titik nadir ketika kedua negara memutuskan hubungan diplomatik melalui serangkain konflik terbuka dimulai ketika Arab Saudi mengeksekusi ulah Shiah yang terkemuka, Nirm Bagir al-Nirm.
Hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran semakin tidak menemui titik terang seiring dengan memburuknya hubungan antara Arab Saudi dengan Iran. Arab Saudi tetap akrab dengan Amerika Serikat sedangkan Iran berjuang untuk berdaulat dari pengaruh Amerika Serikat. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan terhadap Iran seperti mendukung tindakan terorisme, Menyimpan senjata nuklir dan Penyebaran paham Revolusi Islam adalah isu yang diangkat ke permukaan untuk mendiskreditkan dan melemahkan peran Iran di kawasan Timur tengah.
Dampak
Normalisasi Hubungan Israel dengan UEA terhadap Pengaruh Iran di Timur Tengah
Pertanyaan yang paling menarik ketika fenomena beberapa negara Timur tengah melakukan rekonsiliasi dengan Israel adalah “dimana posisi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ketika normalisasi diadakan?”
OKI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas antar sesama negara Islam dalam berbagai bidang dan diskriminasi khususnya terkait Palestina yang dianeksasi oleh Israel. Uni Emirat Arab (UEA) tergabung sebagai salah satu anggota OKI namun melakukan langkah politik dengan cara melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebuah keputusan yang tentu saja semakin mendiskreditkan posisi Palestina meskipun dengan dalih dari UEA bahwa hubungan tersebut berdampak pada ditundanya aneksasi Tepi barat oleh Israel. Sebuah kalkulasi politik yang tentu saja tidak menguntungkan bagi Palestina karena pada kesempatan lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel setuju menunda aneksasi Tepi barat sebagai bagian dari proses normalisasi dengan UEA namun rencana aneksasi tersebut akan tetap dilanjutkan.[8]
Pernyataan Benjamin Netanyahu tersebut dengan sangat jelas menggambarkan bahwa normalisasi hubungan Israel dengan UEA yang dimediasi oleh Amerika Serikat tidak dimaksudkan untuk meredakan niat Israel dalam mencaplok wilayah Palestina. Kalkulasi politik UEA tidak ditujukan untuk membantu Palestina dengan cara mengakrabkan diri dengan Israel. ada kalkulasi politik yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat di kawasan Timur tengah dengan pendekatan yang lebih moderat dari tindakan-tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan ini.
Kemudian pertanyaan inti yang
diajukan adalah ”apa sebenarnya maksud dari proses normalisasi Israel dengan
UEA yang dimediasi oleh Amerika Serikat?”
Mendegradasi posisi Iran di Timur tengah adalah tujuan dari kesepakatan ini. Mousavian, S. H., & Shahidsaless, S menjelaskan
bahwa:
From
the American perspective, the major dimensions of conflict include: Iran’s
provoking anti-Americans, the potential export of the revolution in one of the
most important geostrategic regions of the world, Iran’s potential threat to
the Arab-Israeli peace process and security of Israel; its nuclear program; its
role in terrorism; and its violation of human rights.[9]
Penjelasan tersebu di atas menjadi alasan yang sangat kuat bagi Amerika Serikat untuk mendeligitimasi posisi Iran dalam peta perpolitikan Timur Tengah. Amerika Serikat tidak lagi menempuh cara vulgar seperti invasi terbuka yang dilakukan terhadap Irak pada tahun 2003 namun Amerika Serikat menjalankan metode lama saat masa perang dingin dengan cara membangun aliansi dengan negara-negara tetangga Iran untuk menjatuhkan kedudukan Iran.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Bagir, H.
(2012). Menuju Persatuan Umat. Pandangan Intelektual Muslim Indonesia
Maarif, A.
S. (2018). Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam. Bentang Bunyan
Ritzer, G.
(2014). Teori Sosiologi Modern (Edisi Ketujuh). Jakarta: Kencana
Sulaiman, D.
Y. (2010). Obama revealed: realitas di balik pencitraan
Trofimov, Y.
(2008). Kudeta Mekkah: Sejarah yang Tak Terkuak. Pustaka Alvabet
Jurnal
Mikail, K. (2013). IRAN DI TENGAH HEGEMONI BARAT (Studi
Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979). Tamaddun: Jurnal
Kebudayaan dan Sastra Islam, 13(2)
Jones, T. C.
(2012). America, oil, and war in the Middle East. The Journal of
American History, 99(1), 208-218
Hikmawan, E., & Putri, G. E. (2018). UPAYA ARAB SAUDI
TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB
SAUDI TAHUN 2013-2018. Dauliyah Journal of Islamic and International
Affairs, 3(2), 249-284
Bew,
J. (2014). The Real Origins of Realpolitik. The
National Interest, (130), 40-52. Retrieved October 5, 2020, from
http://www.jstor.org/stable/44153278
[1]Mikail, K. (2013). IRAN DI TENGAH
HEGEMONI BARAT (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979). Tamaddun:
Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 13(2)
[2]https://tirto.id/respons-donald-trump-ayatollah-ali-khamenei-usai-kematian-soleimani-eqLj diakses tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB
[3]https://www.aljazeera.com/news/2020/9/15/israel-uae-and-bahrain-sign-us-brokered-normalisation-deals diaksesl tanggal 4 Oktober 2020 pukul 23.33 WIB
[4]Santoso, L. (2003). Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri hal. 88
[5]Nauvarian, D. (2019). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam: Faktor Ideologi, Identitas, dan Idealisme. Jurnal Hubungan Internasional, 12(2), 69-86
[6] Jones, T. C. (2012). America, oil,
and war in the Middle East. The Journal of American History, 99(1),
208-218 Hal 208
[7] Maarif, A. S.
(2018). Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam. Bentang Bunyan. Hal
34
[8]https://www.aljazeera.com/news/2020/8/13/netanyahu-says-west-bank-annexation-plans-still-on-the-table diakses tanggal 6 Oktober 2020 pukul 22.34 WIB
[9] Mousavian, S. H., & Shahidsaless, S. (2014). Iran and the United States. Bloomsbury Publishing USA
Buku kedua yang saya lumat selama seharian di Januari 2026 adalah buku perjalanan spiritual Mohammad Zaim. Buku tentang perjalanan panjang t...
.jpeg)
